ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN PEMBATASAN GERAK PELAKU TERHADAP KORBAN DALAM PASAL 50 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

KDRT merupakan merupakan tindak pidana kekerasan yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial korban dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Penelitian ini mengkaji pengaturan pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” yang dinilai tumpang tindih dengan pidana pokok berupa penjara yang telah diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 49. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemanfaatannya bagi perlindungan korban KDRT. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok masalah, yaitu: (1) Apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu”, sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT? (2) Bagaimana pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT?
Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum lainnya yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif dan induktif untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana tambahan frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU PKDRT belum memberikan kemanfaatan hukum yang optimal. Hal ini dikarenakan substansi pidana tambahan dengan pidana pokok penjara secara fungsi sudah otomatis memisahkan pelaku dari korban. Akibatnya, ketentuan ini belum memberikan manfaat tambahan khususnya dalam mendukung proses pemulihan korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi hukum yang mengatur secara lebih berpihak terhadap korban, mengingat tindak pidana KDRT korban seringkali mengalami kerugian akibat kekerasan yang dialami. Maka akan lebih memberikan perlindungan hukum yang berdayaguna dan bermanfaat sebagai pemulihan korban KDRT dengan pemberian ganti kerugian (restitusi) sebagaimana pencerminan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.sesuai pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011 tentang UU PP Perundang-Undangan.