PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 691/Pdt.P/2025/PA.BL)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak berusia 15 tahun yang hamil di luar nikah. Kajian ini bertumpu pada teori perlindungan anak, teori kepastian hukum, dan teori diskresi hakim, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan pertimbangan maslahah, yakni menghindari mudarat yang lebih besar akibat kehamilan yang telah mencapai 27-28 minggu. Meski demikian, pertimbangan tersebut dinilai lebih menitikberatkan kepentingan jangka pendek dibandingkan hak jangka panjang anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang sebagaimana diamanatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pertimbangan berbasis perlindungan anak dalam praktik dispensasi kawin di pengadilan agama.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Kehamilan di Luar Nikah, Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama.