EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar)

Perkembangan teknologi pada Era 4.0 mendorong Pemerintah Indonesia untuk
mengimplementasikan pelayanan publik berbasis teknologi dalam berbagai aspek
administrasi pemerintahan, termasuk dalam bidang pertanahan. Hal ini tercermin
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut
mengatur proses pendaftaran sertipikat hak atas tanah secara daring (online) atau
elektronik, di mana bukti hak atas tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen digital
yang disebut Sertipikat Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
: 1. Bagaimana efektivitas penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar ?, 2. Bagaimana penegakan hukum
penerbitan sertipikat tanah elektronik di Badan Pertanahan Nasiomal Kabupaten
Blitar?.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Sampel dalam penelitian ini
adalah masyarakat kecamatan sutojayan. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuersioner, observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari penilaian
masyarakat serta para pemangku kepentingan seperti BPN dan PPAT, rata-rata
tingkat efektivitas program ini mencapai 73,75%, yang berarti masuk dalam
kategori efektif, selanjutnya Penegakan hukum yang efektif dalam penerbitan
sertipikat tanah elektronik akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada
pemilik tanah serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penerbitan
sertipikat yang berbasis elektronik. Penerbitan sertipikat tanah secara elektronik
tetap memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sebab terdapat
potensi pelanggaran administratif maupun pidana yang dapat muncul, seperti
kesalahan input data, manipulasi sistem, pemalsuan dokumen digital, serta
sengketa yang timbul akibat kekeliruan identitas objek atau subjek tanah.