IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar)

Untuk memastikan masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyerahan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari
Pengembang kepada Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (15) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas atau disingkat Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan
tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Tujuan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah oleh pengembang adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama proses implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam variabel yaitu sasaran kebijakan, dukungan sumber daya, koordinasi organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, dan disposisi
implementator. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan Perumahan Tirtomadu Residence. Metode untuk mengumpulkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat ini telah memberikan pedoman yang jelas, tetapi masih terdapat kendala yaitu termasuk masalah komunikasi dan koordinasi antar lembaga, waktu yang lama untuk dokumen seperti sertifikat PSU, dan jumlah sumber daya yang terbatas, hal tersebut berkontribusi pada penundaan proses penyerahan. Kurangnya pelatihan teknis juga mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu penyerahan. Oleh karena itu,
diperlukan koordinasi semua pihak, mempercepat proses sertifikasi, memperkuat kemampuan sumber daya, dan pelatihan teknis untuk pelaksana.