ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA TERBITNYA SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF ISLAM

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA No. 2 Tahun 2023) terkait dengan pernikahan beda agama dan prinsip kepastian hukum. Aturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan dan inkonsistensi akibat kurangnya representasi hukum yang jelas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini memunculkan kebingungan di tengah masyarakat serta dalam penerapan hukumnya. Untuk mengatasi hal tersebut dan mencapai kesatuan serta kepastian hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan pernikahan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 dalam konteks pembentukannya dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penelitian ini juga mengkaji keberlakuan surat edaran tersebut dari sudut pandang asas kepastian hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup undang-undang, literatur hukum, dan kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data dilakukan dengan metode reduksi, penyajian, dan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SEMA No. 2 Tahun 2023 diakui secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan peraturan Mahkamah Agung. Secara sosiologis, edaran tersebut sejalan dengan realitas sosial di masyarakat, dan secara filosofis bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. (2) Namun, pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya optimal karena belum mencakup semua aspek dari prinsip kepastian hukum. Beberapa aspek yang terpenuhi meliputi pembuatan aturan berdasarkan fakta dan kejelasan formulasi, namun aspek ketidakmampuan mengubah hukum belum sepenuhnya terpenuhi .

Kata Kunci: SEMA No. 2 Tahun 2023; Perkawinan Beda Agama; Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 (SEMA No. 2 of 2023) relates to Interfaith Marriage and the Principle of Legal Certainty. The law regarding interfaith marriages in Indonesia experiences discrepancies and inconsistencies that stem from the lack of legal representation in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This results in confusion in society and in law enforcement. To overcome this and achieve unity and legal certainty, the Supreme Court issued Circular No. 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Handling Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs.
The aim of this research is to analyze the position of Supreme Court Circular No. 2 of 2023 in the context of the formation of its regulations, both juridically, sociologically and philosophically. This research also tests the validity of the circular letter from the perspective of the principle of legal certainty. This research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used include statutory regulations, legal literature, and dictionaries. The data collection method was carried out through document study, while data analysis was carried out using reduction, presentation and analysis methods.
The research results show that (1) Supreme Court Circular No. 2 of 2023 has its existence legally recognized and has binding legal force based on the provisions in Law Number 12 of 2011 and Supreme Court Regulations. Sociologically, the circular letter is in line with the social reality of society, and philosophically, its creation aims to create legal unity and certainty. (2) Nevertheless, the enactment of Supreme Court Circular No. 2 of 2023 is considered not optimal because it does not fulfill all aspects of the principle of legal certainty. Some aspects of legal certainty that are fulfilled are the creation of laws that are based on facts and clarity in their formulation, but the aspect of the inability to change the law has not been fully fulfilled.

Keywords: SEMA No. 2 of 2023; Religious Marriage; Legal Certainty.