Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No. 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Islam

Abstrak

“Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 membahas tentang pernikahan beda agama dan kepastian hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menawarkan penasihat hukum, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan kontradiksi dalam hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Penegak hukum dan masyarakat dibuat bingung dengan hasilnya. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2023, Pedoman bagi Hakim dalam Menangani Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan, untuk mendorong kerukunan dan menjelaskan hukum.”
Penelitian ini mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 dan prosedur pembuatan peraturannya untuk mengetahui implikasi filosofis, sosiologis, dan hukumnya. Penelitian ini juga mengkaji legalitas surat edaran tersebut dari sisi kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode konseptual dan perundang-undangan. Undang-undang, kamus, dan literatur hukum digunakan sebagai sumber bahan hukum. Reduksi dan penyajian dokumen digunakan untuk analisis data, sedangkan studi dokumen digunakan untuk pengumpulan data.
Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung. Secara sosiologis dan intelektual, surat edaran tersebut mencerminkan keadaan sosial dan memperjelas hukum.” Ketidakjelasan hukum menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tidak dapat diimplementasikan dengan baik.
Kata Kunci: SEMA No. 2 Tahun 2023; Perkawinan Beda Agama; Kepastian Hukum.