ANALISIS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Perkawinan di Indonesia memiliki dimensi religius dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu aspek pentingnya adalah pembatasan poligami yang bertujuan melindungi hak perempuan dan menegakkan prinsip keadilan serta kesetaraan gender. Penelitian ini menganalisis penerapan larangan dan pembatasan poligami dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan ruang terbatas terhadap poligami, penerapannya masih cenderung lemah secara substantif karena faktor budaya patriarki, kurangnya pengawasan, serta pendekatan administratif dalam peradilan agama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak perempuan serta anak dalam praktik perkawinan di Indonesia.