Upaya Kota Blitar Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Pada Lima Klaster Indikator Kota Layak Anak

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui upaya Kota Blitar dalam mewujudkan kota layak anak pada lima klaster indikator kota layak anak dan mengetahui apa saja faktor keberhasilan dan kegagalan dalam upaya-upaya tersebut. Hal tersebut karena melihat banyak kasus pelanggaran perlindungan anak yang marak terjadi. Sedangkan, kondisi ideal anak adalah anak dapat hidup dan berkembang dengan aman dan nyaman.
Adapun metode penelitian menggunakan metode : 1) Metode wawancara langsung dengan 9 narasumber dari seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kepanjenkidul, Masyarakat dari Kecamatan Sananwetan, Budayawan dari Kecamatan Sukorejo, pegawai Kelurahan Sentul, Ketua RT kelurahan Ngadirejo, Guru SMPN 8 Kota Blitar, serta Anak Usia SMA ; 2) Studi Dokumen dengan mempelajari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kota/Kabupaten Layak Anak; 3) Observasi dengan membuat catatan tertulis atau visual yang mendokumentasikan informasi.
Hasil dari pengumpulan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Upaya Kota Blitar dalam mewujudkan kota layak anak pada lima klaster indikator kota layak anak sudah dalam kategori cukup baik yaitu dibuktikan dengan Kota Blitar yang berhasil mecapai kategori Nindya. Tolak ukur keberhasilan Program Kota Layak Anak yaitu pada peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu 1) Klaster pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan,2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) Kesehatan Dasar, 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, serta 5) Perlindungan khusus. Adapun faktor keberhasilan : 1) Komunikasi, dibuktikan dengan adanya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang menyebarkan segala informasi melalui media sosial; 2) Sumber Daya, dibuktikan dengan adanya peran masyarakat; 3) Disposisi, dibuktikan dengan komitmen pemerintah Kota Blitar; 4) Birokrasi, dibuktikan dengan adanya UPT untuk mengawasi dan melindungi hak perempuan dan anak. Sedangkan faktor kegagalan: 1) anak tidak tuntas wajib belajar 12 tahun, 2) kurangnya perhatian masyarakat terhadap program
Kata Kunci : Kota Layak Anak, pemerintah Kota Blitar, upaya program