ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN PEMBATASAN GERAK PELAKU TERHADAP KORBAN DALAM PASAL 50 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan sosial korban. UU PKDRT mengatur pidana pokok dan tambahan, salah satunya dalam Pasal 50 huruf a tentang “pembatasan gerak pelaku terhadap korban”. Penelitian ini mengkaji apakah pidana tambahan tersebut memberikan kemanfaatan bagi korban, mengingat fungsinya tumpang tindih dengan pidana pokok berupa penjara dalam Pasal 44 hingga 49. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum lainnya yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif dan induktif untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan gerak pelaku terhadap korban belum memberikan kemanfaatan optimal karena penjara sudah otomatis memisahkan pelaku dari korban. Akibatnya, ketentuan ini belum mendukung pemulihan korban secara nyata. Oleh sebab itu, perlu penguatan substansi hukum yang lebih berpihak pada korban, melalui pemberian ganti kerugian (restitusi) sesuai asas kedayagunaan dan kehasilgunaan Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011.

Kata Kunci : KDRT, Pidana Tambahan, Kemanfaatan hukum