URGENSI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar)

Prevelensi Kekerasan pada Anak di Kota Blitar menurut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar terdapat laporan sebanyak 29 kasus yang korbannya merupakan anak
dibawah umur sepanjang tahun 2024. Melihat hal tersebut banyak dijumpai anak sebagai korban kekersan yang dilakukan oleh keluarga, teman terdekat, serta individu lain yang tidak dikenal tetapi tidak melakukan pelaporan kepada pihak berwajib ataupun kepada lembaga perlindungan
perempuan dan anak, sehingga masih banyak korban kekersan seksual khususnya anak tidak bisa mendapatkan perawatan secara psikologis dan pelayanan hukum secara intensif untuk
mendapatkan perlindungan serta pemenuhan terhadap haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Upaya penanganan hukum oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
terhadap korban kekerasan menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024. 2. Urgensitas Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Blitar.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun subjek dan objek dari penelitian ini adalah peran UPT PPA Kota Blitar dalam melakukan pelayanan terhadap anak korban kekerasan di Kota Blitar. Teknik analisis data
bersifat induktif, berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Upaya penangan hukum yang
dilakukan oleh UPT PPA terhadap anak korban kekerasan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 2. Urgensitas Pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan UPT PPA Kota Blitar dianggap
penting karena kekerasan terhadap anak akan berdampak pada mental dan psikis anak serta berefek pada hilangnya hak-hak anak