KEDUDUKAN HUKUM DAN DAMPAK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS YANG SAH DALAM PERKARA PERDATA

Abstrak
Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam dunia hukum, khususnya terkait pembuktian dalam perkara perdata. Salah satu inovasi penting adalah tanda tangan elektronik kini semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai transaksi perdata. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan dan akibat hukum tanda tangan elektronik dalam perkara perdata berdasarkan kerangka normatif yang terdapat dalam KUH Perdata, dasar hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah sebagai bukti tertulis selama terpenuhi persyaratan autentikasi, keutuhan data, dan ketidakmungkinan untuk disangkal, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Meski demikian, perbedaan antara tanda tangan elektronik yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi berdampak pada tingkat kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun pengakuan hukum sudah ada, implementasi tanda tangan elektronik dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, pemahaman aparat penegak hukum, dan literasi digital masyarakat.
Kata Kunci: Tanda tangan elektronik, perkara perdata, alat bukti, dampak hukum.
.
Abstract
The development of information technology has brought significant changes to the legal world, particularly regarding evidence in civil cases. One important innovation is the increasing use of electronic signatures in various civil transactions. This article aims to analyze the legal status and consequences of electronic signatures in civil cases based on the normative framework contained in the Civil Code. The legal basis for electronic information and transactions is regulated in Law No. 11 of 2008, as amended by Law No. 19 of 2016, and clarified by Government Regulation No. 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. This research uses a normative legal method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. This research shows that electronic signatures are considered valid as written evidence as long as they meet the requirements of authentication, data integrity, and irrefutability, as stipulated in the ITE Law. However, the difference between certified and uncertified electronic signatures impacts their evidentiary strength in court. This article concludes that despite existing legal recognition, the implementation of electronic signatures in judicial practice still faces challenges such as limited infrastructure, understanding by law enforcement officials, and public digital literacy.
Keywords: Electronic signatures, civil cases, evidence, legal impact.