IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI

Abstrak
Penelitian ini mengkaji implementasi hukum dalam Putusan PN Tulungagung Perkara Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Tlg terhadap individu terdakwa yang menjadi penyalahguna narkotika untuk konsumsi pribadi. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna, hakim tetap menerapkan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan untuk pelaku peredaran gelap, bukan Pasal 127 yang lebih tepat dan proporsional. Putusan ini mencerminkan belum adanya keseragaman pandangan di kalangan penegak hukum dalam menerapkan Pasal 127, sehingga penyalahguna narkotika masih berisiko dikriminalisasi sebagai pengedar. Tindakan ini mengganggu program pemulihan, yang merupakan pilar utama tujuan yang mendasari undang-undang narkotika. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dan praktisi hukum sangat penting dalam mengkritisi dan mendorong reformasi hukum pidana narkotika demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan humanis.
Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Pasal 127, Putusan Pengadilan, Keadilan, Rehabilitasi.
Abstract
This study examines the legal implementation in the District Court Decision of Tulungagung Number 321/Pid.Sus/2021/PN.Tlg, with respect to the defendant who is a personal user of narcotics. Despite evidence indicating that the defendant was merely a user, the court imposed charges under Articles 114 and 112 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which are intended for drug traffickers, instead of the more appropriate and proportional Article 127. This decision reflects a lack of uniformity among law enforcement in interpreting and applying Article 127, resulting in the continued criminalization of drug users as dealers. These actions interfere with recovery programs, which serve as a central pillar of the objectives underpinning narcotics legislation. It is therefore crucial for legal scholars and practitioners to engage in critical evaluation and legal reform advocacy to promote a more just and humane criminal justice system.
Keywords: Drug User, Article 127, Court Decision, Justice, Rehabilitation.