IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (SEBUAH TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PN TULUNGAGUNG NOMOR 321/PID.SUS/2021/PN TLG)

ABSTRAK
This study examines the legal implementation in the District Court Decision of Tulungagung Number 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg, concerning a defendant charged as a drug offender for personal use. Despite evidence indicating that the defendant was merely a user, the court imposed charges under Articles 114 and 112 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which are intended for drug traffickers, instead of the more appropriate and proportional Article 127. This decision reflects a lack of uniformity among law enforcement in interpreting and applying Article 127, resulting in the continued criminalization of drug users as dealers. Such practices hinder rehabilitation efforts, which are central to the objectives of narcotics legislation. It is therefore crucial for legal scholars and practitioners to engage in critical evaluation and legal reform advocacy to promote a more just and humane criminal justice system.

Keywords: Drug User, Article 127, Court Decision, Justice, Rehabilitation, Criminal Justice System.

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji implementasi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Tlg terhadap terdakwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya sebagai pengguna, hakim tetap menerapkan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan untuk pelaku peredaran gelap, bukan Pasal 127 yang lebih tepat dan proporsional. Putusan ini mencerminkan belum adanya keseragaman pandangan di kalangan penegak hukum dalam menerapkan Pasal 127, sehingga penyalahguna narkotika masih berisiko dikriminalisasi sebagai pengedar. Kondisi ini menghambat upaya rehabilitasi yang merupakan tujuan utama dari kebijakan narkotika. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dan praktisi hukum sangat penting dalam mengkritisi dan mendorong reformasi hukum pidana narkotika demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan humanis.

Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Pasal 127, Putusan Pengadilan, Keadilan, Rehabilitasi, Sistem Peradilan Pidana.