IMPLEMENTASIKEBIJAKANPENGADAANTANAHMENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR2TAHUN2012

Penelitian kebijakan pengadaan tanah yang berlaku saat ini merupakan problematic yang
segera ada solusinya dan itu tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012, realita
dilapangan masih terjadi ketidak adilan didalam ganti rugi yang seharusnya menguntungkan
kedua pihak, pertama pada public, kedua pada pengembang. Penelitian ini menggunakan
analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, data yang diperoleh dari
hasil wawancara, observasi, studi kompetensi dan catatan lapang dengan subjek peneliti
sehingga menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah subyek/ sumber informasi data yang diperoleh oleh peneliti yaitu
sejumlah ±120 orang (warga yang berada di wilayah desa Gondang, Banaran, dan Desa
Winong, para perangkat ke 3 desa tersebut dan warga masyarakat sekitar yang terkena
dampak pembebasahan lahan guna pembebasan lahan), adapun cara dalam penentuan sampel,
menggunakan cara purposive sampling yang jumlahnya 9 orang setiap desa diwakili 3 orang
yang berkompetensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut
sudah berjalan sesuai perundangan yang berlaku dengan memilih menerima dana tunai,
relokasi atau opsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip ganti
rugi bahwa mata pencaharian WTP bisa dilakukan kembali minimal sama dengan kondisi
sebelum proyek.