IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM SENGKETA TANAH DI PULAU REMPANG DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG No. 5 TAHUN 1960

Tanah merupakan kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi manusia dapat dikatakan
hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu
memerlukan tanah.Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria.
Adapun tujuan di keluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk mengakhiri
dualisme Hukum Agraria di Indonesia saat itu dalam kurun waktu yang lebih dari dasawarsa
sejak Proklamasi, masih menganut sistem hukum berdasarkan hukum barat (kolonial) dan
sebagian lainnya berdasakan Hukum Adat. Implementasi reforma agraria di Pulau Rempang
berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya agraria di Indonesia, termasuk dalam konteks perlindungan tanah. Di Pulau
Rempang, perdamaian tanah sering kali muncul akibat tumpang tindih hak atas tanah antara
masyarakat lokal dan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah dan pengembang. Implementasi
reforma agraria bertujuan untuk menyelesaikan konflik ini dengan memberikan kejelasan
mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah.