PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak asasi Manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang mereka berikan oleh hukum. Perlindungan
Hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah harus bersifat
preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam
pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk Tindakan
pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas
dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi. Tujuan
Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap
kreditur separatis.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan
data primer, sekunder dan tersier, metode normatif merupakan penelitian yang mengkaji
studi dokumen menggunakan Berbagai data sekunder seperti peraturan perundang�undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.
Dalam pembahasan skripsi ini peneliti memilih mengkaji peraturan Perundang-undangan
No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
Khususnya dalam pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur
Separatis kurang melindungi Haknya, yang dimana banyak pihak kreditur yang dirugikan
karena hak eksekusinya yang ditangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari.