ANALISIS YURIDIS KONFLIK NORMA PENENTUAN BATASAN ANTARA PENGGUNA DAN PENGEDAR DALAM UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum karena belum terdapat parameter yang jelas, objektif, dan terukur untuk membedakan pengguna dan pengedar narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan
antara pengguna dan pengedar narkotika serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidakjelasan norma tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127, serta dikaitkan dengan teori kepastian hukum dan teori penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma disebabkan oleh tidak adanya definisi dan parameter yang tegas
mengenai perbedaan antara pengguna dan pengedar, tumpang tindih serta kurang sinkronnya ketentuan antar pasal, tidak adanya indikator objektif mengenai tujuan penguasaan dan jumlah narkotika, serta luasnya ruang penafsiran bagi aparat penegak hukum.
Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, disparitas dalam penerapan hukum dan putusan pengadilan, potensi kriminalisasi terhadap pengguna, serta tidak optimalnya pemenuhan hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan merumuskan parameter yang jelas, objektif, dan terukur berdasarkan tujuan penguasaan narkotika, jumlah barang bukti, tingkat ketergantungan, hasil asesmen terpadu, serta keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.