ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN SBS)

Sistem hukum Indonesia mengenal keberagaman batas usia dewasa antarbidang hukum, seperti 21 tahun dalam KUHPerdata, 18 tahun dalam UU SPPA dan KUHP Baru, serta 17 tahun dalam UU Administrasi Kependudukan, yang berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan bersinggungan dengan kepastian hukum, sebagaimana tergambar pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang menempatkan seorang anak berusia 17 tahun sebagai terdakwa pembunuhan anak sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan tersebut ditinjau dari asas kepastian hukum berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2012, serta mengkaji perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Temuan studi memperlihatkan pertimbangan hakim telah memenuhi kepastian hukum secara internal, namun prediktabilitasnya sebagai preseden masih terpenuhi sebagian karena indikator konkret unsur perencanaan (voorbedachte raad) belum diuraikan secara eksplisit. Perbandingan pengaturan menunjukkan bahwa peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru bersifat teknis-legislatif dan justru memperkuat kepastian hukum dalam pertimbangan hakim.