ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PERSPEKTIF PASAL 474 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kasus keracunan makanan yang menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan program. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi penyelenggara dan korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada individu maupun korporasi apabila terbukti adanya kelalaian (culpa), timbulnya gangguan kesehatan atau luka berat, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (2) KUHP. Selain menimbulkan pertanggungjawaban pidana, kelalaian dalam pelaksanaan Program MBG juga menimbulkan kewajiban pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui mekanisme restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, kelalaian, Program Makan Bergizi Gratis, Pasal 474 ayat (2), restitusi.