IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN DALAM KEADAAN DARURAT

Novan Jauhari, Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar), dibawah bimbingan Dr. M. Zainul Ikhwan, SH., MH dan Erwin Widhiandono, SH., MH.

Armada pemadam kebakaran merupakan salah satu pengguna jalan yang memiliki hak utama (prioritas) untuk didahului sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun, dalam realitasnya di Kota Blitar, masih sering dijumpai tindakan pengguna jalan yang menghalangi laju armada pemadam kebakaran saat menuju lokasi kebakaran, yang berpotensi menghambat penanganan kedaruratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran di wilayah hukum Kota Blitar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (hukum sosiologis). Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar Kota, serta didukung oleh data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap regulasi dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana (khususnya Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ) terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran di Kota Blitar belum berjalan secara optimal. Penindakan hukum yang dilakukan sejauh ini masih terbatas pada tindakan preventif berupa sosialisasi dan teguran lisan, sementara sanksi pidana kurungan maupun denda belum pernah diterapkan secara konkret di pengadilan. Hambatan utama dalam penegakan hukum ini meliputi: 1) Faktor hukum, yaitu belum adanya mekanisme koordinasi penilangan instan yang terintegrasi antara petugas pemadam kebakaran dan kepolisian saat situasi darurat; 2) Faktor sarana, minimnya alat bukti seperti kamera pengawas (dashcam) pada armada damkar untuk mengidentifikasi identitas kendaraan pelanggar; dan 3) Faktor budaya hukum masyarakat, yaitu masih rendahnya kesadaran dan empati pengguna jalan terhadap urgensi armada pemadam kebakaran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Hak Prioritas, Pemadam Kebakaran, Kota Blitar.