ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGGUNAKAN PASAL170 AYAT (2) KUHP DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR (PUTUSAN NOMOR 328/PID.B/2024/PN BLT)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara dogmatik membedakan kualifikasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara individual (Pasal 351 KUHP) dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif di muka umum (Pasal 170 KUHP) yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Pada praktik perencanaan, penerapan Pasal 170 KUHP sering menimbulkan ketegangan yuridis, khususnya terkait pembuktian unsur mutlak “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terutama ketika tidak semua pelaku berhasil ditarik ke dalam proses pemaparan. Hal ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 328/Pid.B/2024/PN Blt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mendalam mengenai kualifikasi kualifikasi yuridis penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam keputusan tersebut, serta menguji kesesuaian pertimbangan hakim terhadap asas kepastian hukum dan asas keadilan distributif.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang fokus pada pengkajian norma, asas-asas, dan doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 328/Pid.B/2024/PN Blt mengandung anomali yuridis dan terindikasi mengalami kekeliruan penerapan hukum. Majelis Hakim secara faktual menetapkan dan mengakui dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa bertindak seorang diri dalam melakukan kompresi terhadap korban, namun kontra secara diktif tetap memaksakan kualifikasi delik pengeroyokan berdasarkan kesaksian tunggal yang ambigu dan melanggar batas nilai. Pertimbangan hakim dalam putusan a quo dinilai telah mencederai asas kepastian hukum karena dibangun di atas silogisme penalaran yang saling bertentangan, serta melanggar asas keadilan distributif karena membebankan pertanggungjawaban kolektif pada actus reus yang terbukti murni bersifat individual.
Kata Kunci: Pasal 170 KUHP, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pengeroyokan, Kepastian Hukum, Keadilan Distributif.