Herlina Utomo, Ema (2026) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan Dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt). Other thesis, Universitas Islam Balitar.
COVER.pdf
Download (286kB)
ABSTRAK.pdf
Download (39kB)
DAFTAR ISI.pdf
Download (216kB)
BAB I.pdf
Download (319kB)
BAB II.pdf
Download (343kB)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (48kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (245kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (39kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (165kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (5MB)
SKRIPSI FULL.pdf
Download (6MB)
JURNAL.pdf
Download (224kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa anarkis, serta mengevaluasi kesesuaian Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt dengan tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara perusakan. Pertanggungjawaban pidana anak telah terpenuhi sesuai teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, dengan mengacu pada ketentuan UU SPPA. Namun demikian, putusan hakim belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan anak. Upaya diversi sebagaimana diwajibkan Pasal 7 UU SPPA tidak tersebut secara eksplisit dalam putusan. Hakim juga mengesampingkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang merekomendasikan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat, serta tidak menjelaskan secara memadai mengapa sanksi alternatif tersebut tidak dapat diterapkan. Penjatuhan pidana penjara tanpa pertimbangan yang cukup bertentangan dengan prinsip ultimum remedium yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA dan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak.
Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana anak, penjarahan, unjuk rasa anarkis
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum |
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum > Skripsi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email emaherlyn@gmail.com |
| Date Deposited: | 22 Jul 2026 06:00 |
| Last Modified: | 22 Jul 2026 06:00 |
| URI: | https://repository.unisbablitar.ac.id/id/eprint/2011 |
