PERDANA, MUKHAMMAD TAUFAN and ALFARIS, MOHAMMAD and IFTITAH, ANIK (2020) Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Jurnal Supremasi, 10 (1). ISSN p-ISSN: 2088-1533 e-ISSN: 2527-3353

	Text Bukti Penelitian.pdf Download (220kB)
	Text Bukti Perreviewer.pdf Download (836kB)
	Text Cek Plagiasi.pdf Download (3MB)

Abstract

Mukhamad Taufan Perdana Putra, NIM. 116010100111019, Kebijakan Pendayagunaan Hemp (ganja industri) Untuk Kepentingan Industri di Indonesia, Dosen Pembimbing : Prof. Masruchin Ruba’i, SH, MS dan Dr.Ismail Navianto, SH, MH. Kata kunci : Kebijakan Pendayagunaan, Hemp, Industri. Selama ini hemp dipandang sebagai tanaman berbahaya oleh masyarakat indonesia dan juga tanaman yang dikenal secara negatif oleh masyarakat, persepsi dan sikap kebanyakan orang terhadap pohon ganja saat ini negatif. Padahal bila dikaji lebih jauh tanaman ganja khususnya hemp banyak memiliki dampak positif yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan manusia. Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu apa urgensi pendayagunaan hemp di Indonesia serta bagaimana kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di indonesia. Untuk menjawab beberapa permasalahan ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis dengan menggunakan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan komperatif, pendekatan konseptual. Dengan menggunakan metode diatas diperoleh kesimpulan bahwa urgensi pendayagunaan hemp di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena memiliki manfaat di bidang industri yang menyokong perekonomian nasional. Dimana legalisasi pembudidayaan hemp ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan hemp dari golongan 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tanaman ganja yang dikecualikan untuk dikriminalisasi dan bahwa kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di Indonesia meliputi pembentukan badan pengawas hemp nasional, pengaturan tentang mekanisme pembudidayaan hemp oleh petani, pengaturan tentang mekanisme pemanfaatan hemp untuk kepentingan industri oleh instansi.

Item Type:	Article
Subjects:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Divisions:	Fak Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	mukhamad Taofik chulkamdi
Date Deposited:	09 Sep 2020 03:00
Last Modified:	09 Sep 2020 03:00
URI:	http://repository.unisbablitar.ac.id/id/eprint/84

Actions (login required)

View Item