IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

Salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Blitar adalah masalah lalu lintas, masih banyaknya pengendara yang mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas seperti menerobos lampu rambu lalu lintas, tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, dsb. Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Blitar, termasuk pengaruhnya terhadap masyarakat, pengaruhnya terhadap angka pelanggaran dan kecelakaan, serta untuk memahami proses implementasi E-Tilang secara menyeluruh. Kebijakan ini dilaksanakan sebagian besar oleh Kejaksaan Negeri Blitar, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Blitar adalah koneksi internet kadang kurang stabil (human error). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan e-tilang dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Blitar ?”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi kebijakan e-tilang di Kejaksaan Negeri Blitar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan data primer (observasi, dokumentasi dan wawancara) dan data sekunder (arsip foto struktur, profil Kejaksaan Negeri Blitar, buku dan jurnal). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Blitar. Uji keabsahan data yang digunakan penelitian ini yaitu triangulasi sumber (data) dan triangulasi teknik.
Hasil dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Blitar telah menerapkan kebijakan e-tilang dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan, tujuan kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat dan petugas. Serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang efektif, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan bank berjalan lancar. Kebijakan e-tilang telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta mengurangi praktik korupsi, meskipun ada beberapa hambatan, seperti pemahaman masyarakat yang usianya sudah tua tentang pemahaman teknologi yang buruk dan tidak semua orang memiliki perangkat elektronik. meskipun terdapat hambatan kebijakan e-tilang tetap berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas serta mengurangi praktik korupsi.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, E-Tilang, Lalu Lintas.