TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK ( STUDI KASUS AKTA PERJANJIAN KAWIN NO. 62 TAHUN 2017 )

Memperhatikan hubungan hukum suami-istri dalam perkawinan pada umunya penulis tertarik pada hubungan harta kekayaan dalam perkawinan nya, yang sejak diundangkan Undang-Undang no.1/ tahun 1974 tengtang perkawinan di Indonesia mengenai harta kekayaan dapat diatur dalam sebuah perjanjian perkawinan, terutama bagi warga / penduduk asli Indonesia, yang sebelumnya tidak mengenal tentang perjanjian perkawinan tersebut dalam kehidupan rumah tangganya,
Sesuai undang-undang yang berlaku setelah undang-undang perkawinan nasional diundangkan ( UU no.1/ tahun 1974 ) telah diatur mengenai perjanjian kawin yang isinya; para calon pasangan/ pasangan suami -isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, maupun dalam masa perkawinan dapat membuat suatu perjanjian kawin yang disebut sebagai perjanjian pra nikah dan perjanjian perkawinan, bahkan akhir-akhir ini semenjak setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/ PUU/XIII/ 2015. Masyarakat yang sudah berkeluarga sudah memahami manfaat serta mengikuti aturan dalam membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan berjalan,
Dalam penulisan skripsi ini penulis memerhatikan adanya pergeseran norma mengenai diijinkannya (bolih) para pihak ( suami-istri ) mengadakan perjanjian perkawinan khusunya bagi mereka yang selama ini tudak tunduk pada hukum perdata barat ( burgelijk wetboek ) , dn sekarang dinilai perjanjian perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang perlu dilakukan dalam rumah tangga ; dan oleh karena itu pula penulis ingin lebih mengetahui akibat hukum perlindungan terhadap para pihak/ suami -istr, serta pihak ke tiga yang terlibat dengan hubungan hukum keperdataan.
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa; Perjanjian perkawinan mengatur bagi calon maupun suami-istri dalam membuat perjanjian menegnai harta dalam perkawinan, dan obyek perjanjian kawin lain yang diatur dalam pasal 52 Kompilasi Hukum Islam -baik bagi calon-atau suami-istri yang beragama islam maupun yang beragama selain islam.
Bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan, dari tinjauna hukum keluarga cukup melindungi para pihak (suami - istri) dan pihak ketiga yang terlibat, yang demikian itu disimpulkan dari beberapa hal diantaranya : ------
- dibuat dengan akta notaris, sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada masa perkawinan sudah berjalan.
- Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan berakhir sampai dengan putusnya perkawinan.
- Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga ( vide Pasal 50 KHI ).