PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN KEWAJIBAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang mereka berikan oleh hukum. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah harus bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk Tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang terjadi. Tujuan Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur separatis.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier, metode normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan Berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam pembahasan skripsi ini peneliti memilih mengkaji peraturan Perundang-undangan No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Khususnya dalam pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis kurang melindungi Haknya, yang dimana banyak pihak kreditur yang dirugikan karena hak eksekusinya yang ditangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari.