TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASI DARI PENGGUNAAN AKTA JUAL BELI YANG DIDUGA CACAT HUKUM SEBAGAI PERSYARATAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Blt)

Perkara perdata No. 32/Pdt.G/2023/Pn Blt merupakan gugatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar. Gugatan ini dijaukan oleh Wawan Tri Atmajaya dan Linda Susilowati kepada lawannya Irma Tarida Listyawati dan Lia Retno Wulan serta Kantor Pertanahan Kota Blitar. Alasan utamanya yaitu adanya akta jual beli yang dibuat tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak yang artinya akta jual beli tersebut cacat kehendak atau cacat hukum. Namun dalam kasus ini hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Penelitian yang peneliti lakukan ini menetapkan beberapa persoalan pokok yaitu faktor yang dapat mempengaruhi AJB menjadi cacat hukum dan alasan hukum dari putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) serta dampak yang diterima oleh pihak-pihak terkait dalam putusan No. 32/Pdt.G/2023/Pn Blt yang gugatannya tidak dapat diterima ini.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong ke dalam penelitian hukum empiris yang dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer.
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ialah Penggugat menyebutkan bahwa terdapat faktor yang mengatakan bahwa akta jual beli yang tergugat gunakan untuk persyaratan peralihan hak atas tanah merupakan cacat kehendak atau cacat hukum karena tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata yang berisi tentang syarat-syarat perjanjian. Sehingga menurut penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum yang kemudian di bawa ke pengadilan. Setelah melakukan tahapan persidangan putusan keluar dengan amar “gugatan tidak dapat diterima” karena gugatan mengandung error in persona dan Obscuur Libel. Dampak yang diterima oleh para pihak menurut Hakim anggota yang terkait ialah tidak ada karena kasus belum sampai ke pokok perkara masih di tahapan eksepsi. Namun dari pihak tergugat II yaitu notaris/PPAT merasa dirugikan secara materiil dari kasus ini.